ZONA JABAR - Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum sepenuhnya mewakili aspirasi publik.
Pernyataan ini disampaikan oleh Hendri Satrio, pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, dalam sebuah video singkat di Instagram.
Ia menyatakan bahwa ada perbedaan yang mencolok antara harapan masyarakat dan prioritas DPR dalam merancang program legislasi nasional (prolegnas).
"Rakyat mungkin berharap ada undang-undang yang menjamin sembako tetap murah dan pekerjaan yang nyaman, tapi yang muncul malah undang-undang cipta kerja," ujar Hensat
Namun, DPR malah beralih fokus pada isu-isu lain, seperti revisi undang-undang Pilkada, yang menurut Hendri tidak menjadi prioritas bagi masyarakat.
"Lah saya ini lagi laper, tiba-tiba kok DPR sibuk revisi UU Pilkada? kan kita bernegara gimana caranya bisa hidup lebih enak, lebih sejahtera," tandas Hensat.
Masyarakat juga memiliki harapan tinggi terhadap anggota DPR yang baru dilantik agar mengambil tindakan nyata untuk mengatasi berbagai masalah mendesak yang dihadapi rakyat.***
Posting Komentar